Penerapan Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam

September 14, 2021 OPINI KADER 0 Comments

Photo by https://pixabay.com/id/photos/bisnis-pengusaha-koran-pria-berita-1031754/

Jika berbicara tentang Islam , maka kita akan menemui segala sesuatu ada, itu karena ada tujuanya. Tidak ada satu perkarapun yang tidak ada tujuannya. Salah satu contoh atau bukti dari tujuan adanya suatu perkara adalah keberadaan manusia di bumi. Penciptaan manusia untuk menempati bumi sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Firmannya, bahwa manusia di turunkan ke bumi untuk menjadi pengelola ciptaan Allah yang maha dahsyat ini (bumi). Begitupun Allah swt menciptakan bumi tidak lain untuk di kelola oleh manusia. Contoh lainnya adalah hukum di haramkannya Zina. Pengharaman zina dalam Islam bertujuan untuk menyelamatkan keturunan dari ketidak jelasan, melalui ikatan suci pernikahan.

Maqashid Syari’ah, jika dilihat dari struktur bahasa terdiri dari dua suku kata, Maqashid dan Syari’ah. Maqashid memiliki makna Maksud atau tujuan. Sedangkan Syari’ah memiliki makna jalan menuju sumber air. Menurut Eva Muzlifah jalan menuju sumber air ini bisa dimaknai dengan jalan menuju sumber kehidupan (air dimaknai sebagai sumber kehidupan).

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Syari’ah memiliki arti hukum yang ditetapkan oleh Allah swt dan diperuntukan untuk seluruh hambanya baik untuk urusan ibadah maupun muamalah. Jadi, dapat diambil benang merahnya bahwa Maqashid Syari’ah bisa diartikan sebuah tujuan yang hendak dicapai dari sebuah penetapan hukum.

Menurut Asyatibhi, Maqashid Syari’ah terbagi menjadi tiga bagian, Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniat. Dharuriyyat adalah Maslahah yang harus dipenuhi atau harus dilaksanakan oleh semua manusia. Keberadaannya bisa berakibat pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan apabila hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dharuriyyat terdiri dari lima hal yang harus dijaga dan dipelihara, yaitu Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan dan Menjaga Harta. Yang kedua Hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada, sehingga dalam melaksanakan sesuatu bisa ditunjang karena ada. Namun ketidakadanya juga tidak menimbulkan kerusakan, hanya saja muncul kesulitan yang harus dihadapi. Yang ketiga adalah Tahsiniyyat, yaitu keberadaannya hanya sebatas pelengkap dari Hajiyyat dan apabila tidak ada, tidak akan menjadi masalah yang mengancam dan tidak akan lahir kesulitan.

Sedangkan ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berbasis ketuhanan atau dalam makna lain segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi tidak lepas dari tujuan “semata-mata karena Allah swt”. Seperti halnya dalam urusan berjualan, apapun yang kita jual harus atas dasar membantu orang lain dalam menyediakan segala kebutuhannya demi kelancaran ibadahnya. Apapun yang dijual tidak melanggar ketentuan dari Allah swt. Sebagai contoh barang yang kita jual haruslah benar-benar barang milik sendiri, bukan barang yang tidak jelas kepemilikannya.

Ekonomi dalam sudut pandang Islam adalah memenuhi kebutuhan bukan memuaskan keinginan. Sedangkan dalam konvensional kebutuhan sama dengan keinginan. Dewasa ini konsep ekonomi Islam belum merata pada semua aspek, hanya pada aspek keuangan yang lebih dominan dengan ditandai lahirnya Bank Syari’ah Indonesia hasil marger antara Bank Syari’ah Mandiri, BNI Syari’ah dan BRI Syai’ah.

Penerapan Maqashid Syari’ah dalam Ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum dalam masalah pemenuhan kebutuhan manusia (ekonomi). Tujuan dari penetapan hukum ini adalah untuk menjaga rizki yang Allah berikan berupa harta (Menjaga Harta) untuk dikelola oleh manusia. Menurut Adzkiya, pengelolaan harta itu mencakup kepemilikan dan pencarian. Kepemilikan dalam pandangan Islam adalah segala sesuatu merupakan milik Allah swt, posisi manusia hanya sebatas pengelola. Sebagai pengelola dalam proses pengelolaanya harus sesuai aturan pemiliknya yaitu Allah swt. Ada tiga kategori dalam kepemilikan: hak milik individu, hak milik umum atau public dan hak milik negara. Salahsatu aturan yang dikeluarkan oleh pemilik adalah cara mendapatkan dari satu kategori dan menyalurkannya ke kategori yang lain harus dengan cara yang halal dan baik sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al Baqarah ayat 172:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”

Salahsatu contoh dari Penerapan Maqashid Syari’ah dalam Ekonomi Islam adalah masalah jual beli dan Riba. Allah swt menetapkan bahwa hukum jual beli adalah halal sedangkan riba hukumnya haram, sebagaimana Firman Allah swt dalam Qs. Al Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Penetapan haram pada riba tersebut tidak lepas dari tujuan pembuat hukum (Allah swt) untuk manusia sebagai pelaksana hukum. Pengharaman riba, menurut Dra. Hj. Elpianti Sahara Pakpahan, S.Pd.I. MA terjadi dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pemberitahuan dari Allah swt atas adanya unsur negative dalam riba, dan hal ini tertuang dalam quran surat Ar Rum ayat 39 dan unsur negative itu adalah tidak bertambah di sisi allah swt walau manusia beranggapan bahawa peraktik riba mampu menambah harta dengan cepat. Tahapan kedua adalah adanya isyarat keharaman riba yang diiringi dengan kecaman terhadap orang-orang yahudi yang senang melakukan riba. Kecaman itu berupa pengharaman terhadap makanan yang baik, serta azab yang pedih. Tahapan kedua ini di jelaskan dalam surat An Nisa ayat 160 dan 161. Sedangkan pada tahapan ketiga, Allah swt memberikan statemen pengharaman riba secara tersirat. Hal ini sebagaimana dijelaskna dalam quran surat Ali Imran ayat 130 dan 131. Dan pada tahapan keempat ini, secara total Allah swt mengharamkan praktik riba. Dra. Hj. Elpianti Sahara Pakpahan, S.Pd.I. MA juga menjelaskan dalam jurnalnya bahwa riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas.

Contoh lain dari penerapan Maqashid Syari’ah dalam ekonomi Islam adalah kebolehan melaksanakan akad Mudharabah dalam bermuamalah (Masyhadi, 2018). Pengadaan akad mudharabah dalam sistem ekonomi Islam sudah pasti memiliki tujuan yag hendak dicapai atau dipenuhi. Menurut (Nurhasanah, 2010) tujuan dari mudharabah adalah mencari keuntungan atau laba untuk kesejahteraan pihak-pihak yang berakad, serta menghidupkan perekonomian masyarakat sebagai ujuan dari Syari’ah (Maqashid Syari’ah).